Network
KABAR SUMEDANG - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengatakan, masyarakat harus mengetahui rekam jejak calon pemimpin, mulai dari legislatif maupun dalam kontestasi calon presiden dan wakil presiden.
“Terwujudnya pemimpin profetik (jujur,adil, berintegritas, berpihak pada rakyat) harus didukung dengan parlemen yang baik," kata Neni, Selasa 16 Januari 2024. Selama ini masyarakat lebih melihat rekam jejak kontestan Pilpres, sedikit mengabaikan dinamika di Pileg.
“Jadi jika masyarakat hanya fokus pada pilpres tapi meminggirkan isu pileg itu juga keliru," sebut Neni.
Baca Juga: Rektor IPDN Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Pemprov Jateng
Dia mengkritisi keterbukaan informasi tentang calon legislatif yang dia sebut, ditutup tutupi. “ Hanya permasalahan untuk mencari rekam jejak saat ini publik mengalami hambatan yang cukup serius terutama pada keterbukaan informasi. Jika kita buka di infopemilu milik KPU ada caleg yang dibuka daftar riwayat hidupnya ada yang ditutup," jelas dia.
Dari catatannya, dari total 28 caleg eks napi koruptor, 17 diantaranya disembunyikan statusnya sebagai eks napi koruptor.
“Integritas sejak awal sudah bermasalah, bagaimana jika masyarakat memilih eks napi koruptor itu yang secara sengaja disembunyikan statusnya oleh KPU,” beber Neni.
Baca Juga: Pecat Mourinho, AS Roma Tunjuk Legenda Giallorossi sebagai Suksesi
Manipulasi data seperti ini merebut hak rakyat pemilih untuk mengetahui kebenaran soal rekam jejak mereka. Sehingga mereka bisa saja tidak bisa memilih dengan ‘jernih’.
“Mereka jelas berupaya memanipulasi penilaian para pemilih. Publik pada akhirnya menjadi tidak tahu bagaimana rekam jejak caleg tersebut, apalagi dia pernah tersangkut kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa,” tandas Neni.
