Network
KABAR SUMEDANG - Meskipun sudah berjalan hampir satu dekade, namun nilai iuran untuk program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, masih tetap bertahan di angka 3 persen dari upah bulanan pekerja.
Sebagaimana diungkapkan Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar, kepada sejumlah awak media belum lama ini. Menurut Timboel Siregar, saat ini iuran pensiun BPJAMSOSTEK masih bertahan 3 persen.
Padahal, kata Timboel, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun telah mengamanatkan bahwa persentase iuran jaminan pensiun ini harus dievaluasi paling cepat tiga tahun sejak program mulai dijalankan tanggal 1 Juli 2015.
Baca Juga: Sejumlah Desa di Sumedang Terima Bantuan Sarana Prasarana Kebersihan
Dengan begitu, maka persentase iuran BPJAMSOSTEK pensiun ini, seharusnya mulai disesuaikan menuju 8 persen. Sebab, kenaikan persentase iuran yang diamanatkan dalam PP itu, bertujuan untuk menjadi salah satu pendukung ketahanan aset.
Akan tetapi, sampai sekarang, pemerintah belum memutuskan untuk meningkatkan persentase iuran. Padahal, pada tahun 2030 atau 15 tahun setelah jaminan pensiun beroperasi sudah ada peserta yang menerima manfaat masa iur.
”Proyeksi defisit aset jaminan pensiun ini hanya berlaku bagi peserta penerima upah. Sebab, peserta informal atau disebut juga bukan penerima upah (BPU) tidak tergolong sebagai peserta jaminan pensiun,” ujar Timboel.
Baca Juga: Dinilai Berhasil Pimpin Sumedang, Dony Ahmad Munir Dapat Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi
Pentingnya penyesuaian nilai iuran pensiun ini, disampaikan pula oleh Deputi Bidang Aktuaria dan Riset Jaminan Sosial BPJAMSOSTEK, Arief Dahyan Supriadi. Arief menyebutkan, jaminan pensiun bukan program yang main-main. Negara bisa kolaps karena ketahanan aset jaminan pensiun merosot.
