Network
“Kami bersama 11 Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Panwaslu Cimanggung melakukan pengawasan langsung terhadap kampanye semua kandidat, termasuk calon presiden, wakil presiden, calon DPD Jawa Barat, calon DPR-RI, caleg DPRD Provinsi, dan calon DPRD kabupaten/kota,” ucapnya.
Baca Juga: Hati-hati! Jangan Anggap Sepele Gigi Berlubang, Bila Dibiarkan Ternyata Bisa Berdampak Fatal
Ajang menuturkan dalam upaya pencegahan pelanggaran dilakukan melalui koordinasi aktif dengan tim penyelenggara kampanye, pengurus partai politik, calon legislatif, dan masyarakat secara partisipatif.
Dalam rapat koordinasi di 11 desa dengan total 262 Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panwaslu Cimanggung memberikan instruksi kepada semua pengawas Pemilu 2024 untuk melakukan pengawasan secara cermat.
"Fokusnya adalah memastikan kampanye dengan metode Rapat Umum, Iklan media Cetak, dan Elektronik berjalan sesuai aturan, menjunjung tinggi integritas, dan menghasilkan Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas,” jelasnya.
Sementara untuk pengawasan terhadap pengesetan kotak suara dan distribusi perlengkapan pemungutan serta penghitungan suara (logistik) dalam persiapan Pemilu 2024, Ajang mengatakan bahwa, salah satu tahap krusial dalam proses ini adalah distribusi logistik, yang harus memenuhi standar jenis, jumlah, kualitas, waktu, sasaran, biaya, serta efektif dan efisien.
"Menyimpulkan pengalaman Pemilu 2024, pengelolaan logistik menjadi fokus utama dengan perubahan signifikan, terutama dalam pengesetan kotak suara di tingkat KPU kecamatan," ujarnya.
Ia menuturkan, jadwal yang terbatas, 2-3 Februari untuk pengesetan kotak suara menuntut pengawasan ekstra, mengingat kompleksitas tugas dan risiko kesalahan akibat ketergesa-gesaan.
Baca Juga: Tegaskan Sikap Politik, AMS Distrik Sumedang Mantap Dukung Dony Maju di Pilkada
