Network
KABAR SUMEDANG - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor H. Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, di tengah-tengah hiruk pikuk tahun politik seringkali jam’iyah dan jamaah NU jadi objek penderita, jadi pihak yang diacak-acak, tidak mendapatkan manfaat apa pun dari pesta demokrasi yang sedang berjalan.
Dari pengalaman semacam itu, kata Menteri Agama RI ini, saat ini NU memasang garis demarkasi atau penanda bagi pihak mana pun yang berkepentingan terhadap warga NU, mereka harus berkomitmen dengan jelas terkait kebermanfaatannya bagi warga NU.
“Kalau kalian ingin mendekati warga NU harus jelas kebermanfaatannya bagi warga NU. Ini demarkasi di tahun politik ini. Jadi, tak boleh warga NU itu didatangi politisi-politisi yang nyalon sebagai legislatif atau timses tim tertentu, warga NU hanya dianggap sebagai pemilik suara saja, tapi tidak ada perhatian yang baik,” jelasnya saat berpidato sebagai Kepalat Satgas Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) yang berlangsung secara daring, Jumat (15/12/2023).
Baca Juga: Guru PJOK di Sumedang Diminta Berperan Aktif Dalam Mencegah Perundungan
Gus Yaqut kemudian mengutip perkatan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang pernah menyampaikan pada saat tahun politik, warga NU diibaratkan sebagai pihak yang mendorong mobil mogok. Kemudian setelah mobil berjalan, warga NU ditinggalkan.
“Jadi dengan garis demarkasi itu tidak boleh begitu,” tegasnya pada kick off pemasangan sticker di rumah-rumah warga NU dan sapanduk serentak di Jawa Barat.
Ia menambahkan, bahwa stiker dan spanduk tersebut merupakan penanda berjalannya program yang dilaksanakan PBNU dan pemerintah RI melalui Kemenag dan Kemenkes yaitu Bimbingan Keluarga, Bimwim Catin, Berkah Keuangan, Cegah Stunting Perspektif Agama melalui Penguatan Posyandu, Pendidikan sebaya siswa SMA untuk cegah stunting, Perhutanan Sosial, dan Bimbingan Anak dan Remaja.
Baca Juga: Kapolres Sumedang dan Jajaran Temui Ulama di Pondok Pesantren
Untuk diketahui, kick-off pemasangan spanduk tersebut berlangsung di 4500 desa dan stiker di 2,7 juta rumah di Jawa Barat. Kick-off tersebut sebagai penanda akan semakin masif dijalankan di Jawa Barat sejak dimulai tahun lalu.***
