Network
KABAR SUMEDANG - Sebanyak 280 pelajar SMA/SMK/MA di Sumedang, mulai mengikuti tahapan seleksi calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibarka) Kabupaten Sumedang tahun 2024.
Seleksi calon anggota Paskibraka Kabupaten Sumedang tahun 2024 ini, secara resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Hj. Tuti Ruswati, di Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin, 26 Februari 2024.
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sumedang, Ova Lathva Fouza menyebutkan, ratusan pelajar yang mengikuti seleksi calon anggota Paskibraka ini, adalah para pelajar setingkat SMA yang telah mendaftar sebagai calon anggota Paskibraka melalui laman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), https://paskibraka.bpip.go.id.
Baca Juga: Animo Pelajar di Sumedang untuk Menjadi Anggota Paskibraka Masih Sangat Tinggi
"Pada saat pendaftaran online kemarin, di wilayah Kabupaten Sumedang ini tercatat ada sekitar 280 peserta. Mereka yang telah mendaftar tersebut, sekarang mulai diseleksi," kata Ova Lathva Fouza.
Sesuai agenda, sambung Ova, pelaksanaan seleksi calon anggota Paskibraka Kabupaten Sumedang tahun 2024 ini, akan dilaksanakan selama tiga hari, mulai dari seleksi administrasi, wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, hingga seleksi fisik.
Ova menuturkan, tahapan seleksi ini melibatkan 9 juri atau tim penilai profesional, dari unsur Purna Paskibraka Indonesia (PPI), unsur TNI, dan unsur terkait lainnya.
Baca Juga: Butuh Literasi Perkoperasian, Dekopinda Sumedang sediakan Perpustakaan
"Jadi untuk tahapan seleksi calon anggota Paskibraka Kabupaten Sumedang tahun 2024 ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Dari ratusan calon anggota ini, nantinya akan diambil 54 orang untuk anggota Paskibraka Kabupaten Sumedang tahun 2024," tutur Ova.
Ova menjelaskan, program Paskibraka ini merupakan bentuk Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, dari mulai tingkat pusat oleh BPIP, hingga tingkat daerah melalui Badan Kesbangpol Kabupaten.
