Network
KABAR SUMEDANG - Sebanyak 100 Praja IPDN ikuti sosialisasi pengawasan dan penguatan pemahaman kepemiluan di lingkungan akademik IPDN.
Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nuryamah mengatakan, konteknya adalah mengajak para praja ini untuk menjadi pengawas partisipatif.
Praja harus paham terlebih dahulu apa saja yang menjadi aturan atau ketentuan di Pemilu di Undang-undang No. 7 tahun 2017.
Baca Juga: Dukung Promosi Wisata, Bapenda Sumedang Bahas PAD di Tahura Gunung Kunci
"Praja dikasih pemahaman terlebih dahulu pertama itu karena mereka ini sebagai pengawas partisipatif yang tentu juga nanti sebagai objek juga ketika memang turun di pemerintahannya di daerahnya masing-masing itu," ucap Nuryamah usai acara kegiatan sosialisasi pengawasan dan penguatan pemahaman kepemiluan di lingkungan akademik IPDN di Gedung Balairung Rudini IPDN Jatinangor, Selasa 6 Pebruari 2024.
Menurutnya, selain memberikan pengawas pemahaman, praja juga bisa partisipatif dalam pengawasan. Selain itu praja juga ditekankan netralitas sebagai ASN yang diatur dalam PKPU No 2 tahun 2024.
Baca Juga: Baznas Kota Surabaya lakukan Studi Tiru ke Baznas Sumedang
"Tapi pada Pemilu 2024 ini tekanan ataupun banyaknya pelanggaran netralitas tidak terlalu banyak dibanding Pemilu 2019 yang lalu," katanya.
Nuryamah menuturkan untuk masa kampanye ini kira-kira temuan Bawaslu sebenarnya relatif sama.
"Jadi memang yang sudah kita tindak lanjuti itu untuk Pemilu hari ini tren nya, yakni kerusakan APK, terus keterlibatan Kades, ASN, money politik," katanya.
